Made budiasa dprd ubud

Gianyar, budiasaubud.com – Setelah dilantik sebagai anggota DPRD Kabupaten Gianyar dari PDI Perjuangan, Ir. I Made Budiasa, M.Si, langsung memulai tugasnya sebagai Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Gianyar. Budiasa yang terpilih dari dapil Ubud ini mengarahkan fokusnya pada pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang menjadi prioritas utama.

Budiasa menjelaskan bahwa dari 25 Ranperda yang akan diajukan, 22 di antaranya merupakan usulan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, sementara 3 Ranperda adalah inisiatif DPRD. Salah satu Ranperda yang menjadi prioritasnya adalah pelestarian dan perlindungan budaya Bali, khususnya tarian-tarian sakral yang belum mendapatkan perhatian maksimal.

"Prioritas kami adalah melestarikan dan melindungi tarian-tarian sakral Bali yang selama ini belum sepenuhnya terungkap dan terjaga. Ini penting agar warisan budaya Bali tetap terjaga dengan baik di masa depan," ujar Budiasa.

Selain budaya, Budiasa juga mengangkat isu perlindungan air bawah tanah yang semakin terancam. Ia mengingatkan dampak negatif dari penggunaan sumur bor masif yang dapat menyebabkan penurunan permukaan tanah dan krisis air di masa depan. "Air bawah tanah kita tergerus akibat banyaknya penggunaan sumur bor. Jika tidak diatasi, kita bisa menghadapi masalah lingkungan besar di masa depan," jelasnya.

Budiasa, yang juga merupakan Ketua Bapemperda DPRD Gianyar, telah mengusulkan Perda Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan (LP2B). "Perda ini bertujuan untuk melindungi lahan pertanian yang semakin berkurang akibat alih fungsi lahan menjadi perumahan dan pembangunan lainnya," katanya.

Dia juga menyoroti ancaman serius terhadap sektor pariwisata Bali jika lahan pertanian terus berkurang. "Sawah-sawah di Bali merupakan daya tarik utama bagi wisatawan asing. Kehilangan sawah-sawah ini berarti kehilangan salah satu elemen penting yang membuat Bali unik di mata dunia," tegas Budiasa. 

Untuk melindungi petani dan lahan mereka, Budiasa berencana memberikan subsidi pupuk dan bibit, mempermudah akses pajak, serta memperbaiki infrastruktur seperti jalan dan irigasi. Ia juga berencana bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk merancang Peraturan Bupati yang mendukung perlindungan lahan pertanian dan memberdayakan UMKM untuk mengolah hasil pertanian.

Budiasa menggarisbawahi dukungan PDI Perjuangan dan Pemerintah Kabupaten Gianyar dalam mewujudkan visi ini. "Dengan mayoritas 31 kursi di DPRD Gianyar, PDI Perjuangan akan terus memperjuangkan kepentingan rakyat, terutama petani, yang merupakan tulang punggung ekonomi daerah," katanya.

Salah satu rencana besar Budiasa adalah mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian untuk mencegah kerugian petani akibat fluktuasi harga. "Kami berencana membangun pabrik pengolahan hasil pertanian seperti saus tomat dan sambal, untuk menjaga harga tetap stabil dan mengurangi kerugian petani," jelas Budiasa.

Budiasa juga mendorong penggunaan produk lokal di hotel-hotel Bali. "Kami akan mewajibkan hotel untuk menggunakan hasil pertanian lokal, baik organik maupun konvensional, agar hasil bumi kita dapat terserap langsung oleh pasar hotel dan restoran. Ini akan berdampak positif pada kesejahteraan petani lokal," ujarnya.

"Melalui Perda perlindungan hasil pertanian, kami berharap kehidupan petani dapat lebih baik. Mereka harus merasa diayomi, difasilitasi, dan tidak merugi setiap kali musim panen tiba. Ini adalah tugas kami di legislatif dan eksekutif untuk memberikan kepastian dan solusi bagi mereka," tambah Budiasa.

Budiasa optimistis bahwa langkah-langkah ini akan memperkuat sektor pertanian di Gianyar dan Bali serta membantu mempertahankan warisan budaya Bali yang kaya, guna menjamin kelangsungan ekonomi dan sosial di masa depan.(TimNewsyess)