Made budiasa dprd ubud

Gianyar, budiasaubud.com – Anggota DPRD Kabupaten Gianyar, I Made Budiasa, M.Si., yang merupakan perwakilan dari Dapil Kecamatan Ubud dan kader PDI Perjuangan, memberikan apresiasi mendalam terhadap upaya Desa Peliatan yang sedang menjalani proses menuju Desa Antikorupsi. Budiasa turut hadir dalam acara sosialisasi yang diadakan pada Kamis, 7 November 2024, oleh Tim Monitoring dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia. Kunjungan Tim KPK ini bertujuan untuk memantau perkembangan implementasi program Desa Antikorupsi sebagai upaya membangun pemerintahan yang bersih dan transparan di tingkat desa.

Dalam pertemuan tersebut, Budiasa menyatakan kebanggaannya terhadap Desa Peliatan yang terpilih sebagai salah satu desa percontohan dalam program Desa Antikorupsi di Provinsi Bali. “Ini adalah langkah luar biasa dari Desa Peliatan. Saya sangat mengapresiasi usaha desa ini yang berani mengusung nilai-nilai antikorupsi, suatu langkah penting untuk membangun transparansi dan kepercayaan di tengah masyarakat,” ungkap Budiasa.

Budiasa menambahkan bahwa pencapaian ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi desa-desa lainnya di Kabupaten Gianyar. Ia menekankan pentingnya komitmen seluruh desa dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas agar tercipta tata kelola pemerintahan desa yang bebas dari praktik korupsi.

“Kami berharap Desa Peliatan bisa meraih predikat sebagai Desa Antikorupsi dari KPK, yang nantinya dapat menjadi contoh nyata bagi desa-desa lain di Gianyar. Ini adalah bukti nyata bahwa desa bisa menjadi garda terdepan dalam pencegahan korupsi, dan saya berharap langkah ini bisa diikuti oleh semua desa di wilayah kami,” tutur Budiasa.

Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar, I Dewa Gede Alit Mudiarta, yang mewakili Pj. Bupati Gianyar, juga turut memberikan sambutan dan semangat kepada Desa Peliatan. Ia mengungkapkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan pembinaan untuk memastikan desa ini menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik serta memperkuat komitmen antikorupsi.

Friesmount Wongso, Ketua Tim Monitoring KPK RI, mengingatkan bahwa menjadi Desa Antikorupsi memerlukan komitmen tinggi dan keterbukaan dalam berbagai aspek pemerintahan desa. Tim KPK juga mendorong transparansi anggaran yang dapat diakses masyarakat melalui website desa, mencakup 18 indikator sebagai dasar penilaian Desa Antikorupsi.

Di akhir acara, Budiasa mengajak seluruh masyarakat Gianyar untuk mendukung inisiatif Desa Antikorupsi ini. Ia menekankan bahwa kolaborasi masyarakat dan pemerintah sangat penting untuk mewujudkan pemerintahan desa yang bersih dan berintegritas.

"Semoga langkah Desa Peliatan menjadi permulaan dari gerakan yang lebih besar di seluruh Gianyar, demi menciptakan Gianyar yang bersih dari korupsi," tutup Budiasa penuh harap. 

Acara sosialisasi dan pemantauan ini diharapkan tidak hanya memberikan motivasi kepada Desa Peliatan untuk terus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, tetapi juga menjadi inspirasi bagi desa-desa lain di Bali dalam menerapkan prinsip-prinsip antikorupsi.(TimNewsyess)